BANYUWANGI, KOMPAS.com – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jawa Timur, Nyono, mengungkapkan keterkejutannya terkait penutupan rute penyeberangan lintas Ketapang (Banyuwangi) – Lembar (Lombok).
Rute strategis tersebut diketahui telah dialihkan sepenuhnya ke Pelabuhan Jangkar, Situbondo. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono, Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo, pihak ASDP, TNI-Polri, hingga perwakilan sopir logistik di Kantor ASDP Ketapang, Sabtu (11/7/2026).
“Ketapang-Lembar saya enggak tahu kalau itu dihentikan. Kami beranggapan bahwa Ketapang-Lembar itu masih aktif. Ternyata dihentikan, diganti Jangkar-Lembar,” kata Nyono saat dikonfirmasi oleh awak media seusai rapat.
Nyono memaparkan bahwa berdasarkan data rapat, sekitar 80 persen arus pergerakan logistik dari dan menuju Lembar sebenarnya menuju ke wilayah selatan Jawa Timur atau ke arah Jember.
Pengalihan ke Pelabuhan Jangkar di Situbondo dinilai sangat merugikan para sopir karena memotong jalur dan memaksa mereka menempuh jarak darat yang jauh lebih panjang.
“Mereka (sopir) enggak mau ke arah Situbondo, karena terlalu jauh daratnya nanti kan? Lebih dekat ke arah Banyuwangi langsung ke arah Selatan, tembus Jember,” urai Nyono. Baca juga: Pembahasan Kemacetan Ketapang-Gilimanuk Alot, Anggota DPR Telepon Dirut ASDP
Selama ini, Pelabuhan Jangkar kini dinilai hanya efektif melayani kendaraan logistik yang memang mengarah ke wilayah utara Jawa Timur, seperti Probolinggo, Pasuruan, Malang, hingga Surabaya.
Namun, Nyono juga menggarisbawahi bahwa sejak awal Pelabuhan Jangkar dirancang bukan untuk menghapus rute Ketapang-Lembar, melainkan sebagai penopang ketika terjadi lonjakan manifes atau kepadatan di Banyuwangi.
“Memang Jangkar fungsinya tidak menggantikan Ketapang-Lembar, tidak. Hanya untuk men-support, membantu ketika Ketapang-Lembar ini penuh,” tegasnya.
Selain sebagai penyangga, infrastruktur dermaga Jangkar diproyeksikan untuk memperluas konektivitas transportasi laut ke kawasan kepulauan di Madura, seperti rute Jangkar-Kangean, Jangkar-Raas, Jangkar-Sapudi dan Jangkar-Kalianget.
Lebih lanjut, Nyono meluruskan bahwa kebijakan penghentian rute Ketapang-Lembar ini murni merupakan keputusan Pemerintah Pusat dan tidak melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Itu kan keputusan Pusat. Keputusan Pusat, bukan Pemprov. Enggak ada kaitannya sama Pemprov,” tambahnya. Ke depan, jika rute Ketapang-Lembar akan diaktifkan kembali, Rencana Pola Trayek (RPT) penyeberangan dari Pelabuhan Tanjung Wangi menuju Gili Mas akan ditutup.
Menurutnya, RPT di Tanjung Wangi tersebut regulasinya hanya bersifat sementara untuk menguji pasar (uji demand) dengan batas waktu maksimal 6 bulan. “Harusnya begitu. Dan Jangkar-Lembar hanya untuk men-support kepadatan di Ketapang-Lembar,” tandasnya.