Spanduk protes Presidium Aliansi Rakyat Pendukung MBG meminta Badan Gizi Nasional (BGN) ketika malakukan aksi di depan lapangam IRTI, Rabu (8/8/2026)(Kompas.com/ Febryan Kevin )
JAKARTA, KOMPAS.com – Massa aksi yang tergabung dalam Presidium Aliansi Rakyat Pendukung MBG meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mencabut moratorium pembangunan dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tuntutan tersebut disampaikan para pemilik atau investor dapur MBG saat menggelar aksi di depan Lapangan IRTI, dekat Halte Transjakarta Balai Kota, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Ketua Umum Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (APGI 3T), Herwil Junaidi, mengatakan pembangunan dapur MBG dilakukan menggunakan dana pribadi para investor.
“Menggunakan dana pribadi, dana kawan-kawan semua, dana investor, tidak sepeser pun menggunakan dana negara,” kata Ketua Umum Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (APGI 3T), Herwil Junaidi di lokasi aksi, Rabu (8/7/2026).
Herwil menyebut kebijakan moratorium berdampak pada operasional dapur MBG, terutama di wilayah 3T.
“Kami ditagih-tagih oleh perbankan, kami ditagih oleh rentenir, kami ditagih oleh tukang-tukang yang belum kami bayar. Sampai sekarang, dapur SPPG kami itu terbengkalai. Bahkan kami jaga, kami bayar itu Bapak, Ibu, kami bayar internet, kami bayar listriknya,” tutur dia.
Menurut Herwil, sekitar 6.000 dapur MBG hingga kini belum dapat beroperasi akibat moratorium tersebut. “Ada ribuan dapur, mungkin sekitar 6.000 dapur. Dan yang sudah PKS (perjanjian kerja sama) itu ada 645 SPPG di SK pertama,” kata Herwil.
Ia menilai, tidak beroperasinya ribuan dapur tersebut telah menimbulkan kerugian miliaran rupiah karena belum ada kepastian operasional dari BGN.
“Satu dapur itu, itu diperkirakan Rp 1,5 miliar sampai Rp 2 miliar. Bayangkan kalau dia 6.000 dapur. Berapa kerugian kami? Gitu lho. Kami tidak menuntut banyak. Kalau memang ini sulit untuk negara, kembalikan saja dana kami, nggak usah kami melaksanakan ini lah, biar negara yang menjalankan,” ujar Herwil.
Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S Deyang Nanik menyampaikan bahwa pihaknya akan moratorium pembangunan SPPG atau dapur MBG.
Kebijakan tersebut diambil untuk menata penyebaran SPPG atau dapur MBG yang belum merata di sejumlah daerah. Selain itu, BGN akan membenahi dapur-dapur yang sudah beroperasi agar memenuhi standar penyediaan makanan bergizi. BGN juga akan fokus memperbaiki fasilitas dan pelatihan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.
“Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend,” ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (5/6/2026). Langkah terakhir, BGN juga akan mencari skema alternatif untuk menjalankan program MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Skema alternatif tersebut akan disusun agar pelaksanaannya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Jadi kami fokus kepada efisiensi anggaran,” ujar Nanik.