Ketua umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo saat paparan di Kantor ASDP Ketapang (KOMPAS.COM/Fitri Anggiawati)
BANYUWANGI, KOMPAS.com – Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo buka-bukaan soal penyebab kelancaran arus logitik di Selat Bali yang kerap tersendat.
Ia menilai, kemacetan yang sering terjadi di jalur penyeberangan Jawa Timur menuju Bali, NTB, dan NTT itu bukanlah karena armada. Melainkan akibat infrastruktur dermaga yang tidak mampu menampung lonjakan muatan logistik.
Hal tersebut diungkapkan Khoiri usai rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk membahas solusi kemacetan berulang di jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk di Kantor ASDP Ketapang, Sabtu (11/7/2026).
“Ini adalah extraordinary problem (masalah luar biasa). Volume logistik terus bertambah pesat, di sisi lain pengusaha sudah menyiapkan armada yang sangat melimpah. Namun ironisnya, kapal-kapal tersebut tidak bisa beroperasi optimal dan justru dipaksa menganggur karena pintu dermaganya sangat minim,” kata Khoiri.
Hanya 28 Kapal yang Bisa Bekerja Berdasarkan data, dari total 56 armada kapal yang siap beroperasi di lintasan Ketapang-Gilimanuk dan sekitarnya, hanya 28 kapal yang bisa bekerja setiap harinya. Sementara 28 kapal sisanya harus parkir dan menganggur. Menurutnya, keterbatasan dermaga telah menciptakan leher botol (bottleneck) yang merugikan semua pihak.
“Krisis ini membuat situasinya jadi aneh. Yang mengantre berjam-jam saat ini bukan lagi cuma truk logistik atau bus penumpang, tetapi kapal-kapal kami pun ikut mengantre bergiliran hanya untuk bisa dapat jatah sandar dan beroperasi. Kapal melimpah, tapi tidak berdaya karena dermaganya yang tidak ada,” ujarnya.
Gapasdap mengingatkan, bahwa sesuai regulasi, penyediaan fasilitas pelabuhan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Pihaknya menilai Ketapang-Gilimanuk perlu 14 pasang dermaga agar 56 kapal tersebut bisa beroperasi secara optimal.
Sehingga, distribusi logistik bisa cepat. GAPASDAP mendesak pemerintah untuk segera menyusun master plan jangka panjang dan mulai mencicil pembangunan infrastruktur.
“Katakanlah tidak bisa langsung membangun 14 pasang dermaga, paling tidak setiap tahun ada progres tumbuh dua dermaga baru di Ketapang dan Gilimanuk,” ujarnya.
Jika jumlah dermaga tidak ditambah, kata dia, antrean panjang saat libur Nataru, Idul Fitri, atau tanggal merah akan terus berulang.
Kualitas Infrastruktur Juga Penting Selain kuantitas, kualitas infrastruktur pelabuhan juga menjadi sorotan penting. Karakteristik alam Selat Bali terbilang ekstrem karena berada di palung sempit yang mempertemukan perairan Samudra Hindia dan Laut Jawa. Sehingga kerap memicu arus kuat dan pusaran air saat pasang surut.
Ia menegaskan bahwa jika pengusaha kapal dituntut untuk menghadirkan kapal yang andal dan modern, pemerintah juga wajib mengimbangi hal tersebut.
Pemerintah dituntut menyediakan fasilitas dermaga yang memiliki kolam pelabuhan yang aman serta pelindung ombak yang mumpuni.
“Sebagus apa pun kapal yang kami siapkan, kalau fasilitas kolam pelabuhan dan dermaganya tidak memadai, maka distribusi logistik akan selalu lumpuh dan terganggu saat cuaca buruk. Ini yang harus segera dicarikan solusi konkretnya,” katanya.