Bambang Haryo saat meninjau aktivitas dermaga di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi (KOMPAS.COM/Fitri Anggiawati)
BANYUWANGI, KOMPAS.com – Sistem informasi Indonesian National Single Window for Port Community System (Inaportnet) dinilai sebagai penghambat operasional penyeberangan di lintasan Ketapang-Gilimanuk.
Inaportnet diterapkan sebagai layanan tunggal berbasis elektronik yang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai layanan kepelabuhanan di Indonesia.
Dikelola oleh Kementerian Perhubungan, sistem tersebut menyatukan perizinan kapal, bongkar muat, hingga penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) agar lebih cepat, transparan, dan efisien.
Namun belakangan, sistem tersebut justru menuai sorotan tajam karena disebut-disebut sebagai biang kemacetan di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Sebab, prosesnya memakan waktu lebih lama jika dibandingkan dengan proses manual.
Hal tersebut mencuat dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang berlangsung di Kantor ASDP Pelabuhan Ketapang, Sabtu (11/7/2026).
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono yang hadir dalam rapat tersebut mengungkapkan bahwa sistem digitalisasi yang bertujuan mendata jumlah muatan secara real-time ini justru menghambat operasional di lapangan.
Akibat kendala teknis tersebut, otoritas penyeberangan terpaksa mengembalikan proses input data manifest ke sistem manual demi menghindari penumpukan kendaraan yang lebih parah.
“Lama waktu untuk mengakses sistem digital itu tidak sinkron dengan waktu sandar kapal yang sangat singkat,” ungkapnya.
Akibatnya, petugas kesulitan menginput data secara digital. Jika dipaksakan, operasional kapal akan terhambat dan antrean kendaraan justru akan semakin panjang.
Bambang menilai, sistem digitalisasi seperti Inaportnet saat ini belum siap atau bahkan tidak mungkin direalisasikan untuk rute penyeberangan jarak pendek yang memiliki waktu tempuh di bawah satu jam.
Ketidakcocokan ini bukan disebabkan oleh kurangnya komitmen dari para pemangku kepentingan, melainkan karena keterbatasan teknis di lapangan.
Sebab sejauh ini, pihak perusahaan pelayaran, ASDP, hingga perwakilan pemerintah dinilainya telah berupaya maksimal untuk menerapkan sistem tersebut, namun ritme penyeberangan yang cepat tetap tidak mampu mengimbanginya.
Langkah darurat untuk kembali ke sistem manual diambil sebagai solusi yang paling rasional saat ini. Menurut Bambang, memaksakan sistem digital yang belum adaptif terhadap durasi sandar justru akan mengorbankan kelancaran arus logistik dan penumpang.
“Daripada memicu kemacetan parah di pelabuhan atau malah menghasilkan input data yang tidak riil karena dikejar waktu sandar, maka langkah manual menjadi pilihan terbaik saat ini untuk mengurai kendala di lapangan,” tandasnya.