Kepadatan di dalam area Pelabuhan Ketapang Banyuwangi (KOMPAS.COM/Fitri Anggiawati)
BANYUWANGI, KOMPAS.com – Kemacaten di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi semakin intens dalam waktu setahun belakangan. Bila dulu kemacetan sering terjadi hanya saat momen libur atau hari besar, saat ini kemacaten terjadi hampir setiap pekan.
Kemacaten Pelabuhan Ketapang itu memengaruhi berbagai sektor di Banyuwangi, termasuk aktivitas warga hingga pariwisata.
Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi akan bersurat kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mendorong solusi atas persoalan kemacetan panjang.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan bahwa kewenangan utama terkait pengelolaan penyeberangan berada di pemerintah pusat. Kendati demikian, pihaknya siap mendukung upaya penanganan kemacetan.
Sebab, kawasan Ketapang merupakan bagian dari wilayah Banyuwangi dan memiliki peran penting terhadap aktivitas masyarakat maupun perekonomian daerah.
“Kalau kami sebagai pemerintah daerah tentu siap mendukung, karena itu juga bagian dari wilayah kami, wilayah kerja kami. Kalau tidak dibantu, sering kita lihat kemacetan dan pengiriman logistik juga terhambat,” kata Ipuk, Rabu (24/6/2026).
Ipuk menyebut, jalur Ketapang memiliki peran strategis terhadap perekonomian Banyuwangi. Sebab, jalur tersebut menjadi akses utama keluar masuk daerah, termasuk distribusi berbagai produk lokal.
“Jalur Ketapang ini jalur utama masuk dan keluar Banyuwangi. Kalau terganggu, dampaknya juga akan mengganggu sektor lain, termasuk produk-produk Banyuwangi yang harus keluar melalui jalur ini,” ujarnya.
Menurut dia, persoalan antrean kendaraan di Ketapang tidak hanya disebabkan keterbatasan jumlah kapal, tetapi masalah infrastruktur terutama dermaga.
“Jumlah kapal yang sangat terbatas ini harus dicari solusinya. Tidak hanya kapal, di Banyuwangi dermaga juga harus ditambah. Banyak kapal tapi kalau dermaganya tidak ada tetap akan ada antrean panjang,” ungkapnya.
Di sisi lain, muncul juga usulan para sopir logistik terkait pengaktifan kembali rute penyeberangan Ketapang-Lembar yang sebelumnya pernah tersedia.
Terkait usulan tersebut, pihaknya akan mengkomunikasikan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur karena hal tersebut berkaitan dengan kebijakan lintas daerah.
“Kita akan tampung usulan ini dan komunikasikan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur,” katanya.
Pemkab Banyuwangi, menurut dia, telah beberapa kali mengirimkan surat terkait persoalan tersebut dan akan kembali memperkuat komunikasi dengan Pemprov Jawa Timur agar mendapat perhatian.