Ketua DPC Aptrindo Surabaya I Wayan Sumadita
SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Kelangkaan solar subsidi di sejumlah SPBU jalur logistik Surabaya menyebabkan pengusaha angkutan logistik mengalami kerugian operasional hingga Rp 1 juta per kendaraan per hari.
Ketua DPC Aptrindo Surabaya, I Wayan Sumadita mengatakan, kelangkaan solar subsidi sangat merugikan pengusaha logistik karena mayoritas armada masih menggunakan bahan bakar bersubsidi.
“Kelangkaan solar ini, apapun penyebabnya, jelas sangat merugikan pengusaha logistik. Kendaraan kami mayoritas menggunakan solar subsidi, dan tidak mungkin beralih ke non-subsidi karena disparitas harganya terlalu tinggi,” ujarnya, Jumat 26 Juni 2026.
Menurutnya, perbedaan harga antara solar subsidi dan non-subsidi saat ini mencapai hingga empat kali lipat.
Kondisi tersebut membuat pengusaha tidak memiliki pilihan selain tetap bergantung pada solar subsidi.
“Kalau dulu selisihnya masih dua kali lipat, masih bisa dipertimbangkan dalam kondisi darurat. Sekarang sudah terlalu jauh, jadi tidak mungkin menggunakan solar non-subsidi,” tegasnya.
Akibat kelangkaan tersebut, arus lalu lintas logistik ikut tersendat. Antrean panjang di SPBU bahkan berdampak hingga ke akses jalan tol.
“Dari arah Teluk Lamong menuju pintu tol yang biasanya hanya 10 menit, kemarin sampai 30 menit. Itu karena antrean dan kepadatan kendaraan dampak dari kelangkaan solar,” jelasnya.
Selain itu, dampak serupa juga terjadi di jalur Pantura. Kelangkaan solar di sepanjang jalur tersebut membuat banyak pengusaha membatasi pengiriman ke luar kota.
“Sekarang teman-teman banyak yang menghindari order jarak jauh. Karena kalau kehabisan solar di luar kota, risikonya besar dan sulit mencari SPBU yang masih tersedia,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut juga memicu kerugian operasional yang tidak sedikit. Rata-rata kerugian yang ditanggung pengusaha diperkirakan mencapai Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta per kendaraan per hari.
“Kalau anggota kami sekitar 3.000 kendaraan, bisa dibayangkan total kerugian per hari sangat besar,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Aptrindo Surabaya telah mengambil sejumlah langkah. Di antaranya mengajukan audiensi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna mencari solusi atas kelangkaan solar.
Selain itu, pihaknya juga telah bersurat kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aptrindo dengan tembusan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“Kami berharap persoalan ini bisa segera mendapat perhatian dari pemerintah pusat, sehingga distribusi solar subsidi kembali normal dan aktivitas logistik tidak terganggu,” pungkasnya. (rio)