Kajian E20 juga dilakukan. Penerapan bensin E20 akan memerlukan 20 pabrik etanol di Indonesia.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mulai membidik penerapan biodiesel B60 pada 2027, ketika program B50 yang baru berjalan dua bulan masih menghadapi persoalan ketersediaan bahan baku dan ketergantungan pada impor metanol. Ambisi menaikkan campuran bahan bakar nabati itu juga berpotensi memperbesar kebutuhan CPO, menekan ekspor, serta menambah beban subsidi apabila rantai pasok di dalam negeri belum mampu mengimbanginya.
”Waktu kita meluncurkan B50, Bapak Presiden sudah menyampaikan tahun depan sudah diimplementasikan B60,” tutur Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung dalam pembukaan The 12th Indonesia EBTKE Conex 2026 di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Oleh karena itu, Yuliot melanjutkan, perlu disiapkan bahan baku di hulu seperti CPO. ”Supaya CPO mencukupi di hulu, berarti ada tambahan penanaman dan ditingkatkan produktivitasnya. Kita harus tingkatkan Industri FAME (fatty acid methyl ester) juga,” katanya.
Dalam peluncuran B50 oleh Presiden Prabowo Subianto 9 Juli 2026, disampaikan bahwa produksi B50 memerlukan 16 juta-18 juta kiloliter etanol. Selain itu, diperlukan pula 2,5 juta ton metanol. Adapun metanol yang bisa diproduksi di dalam negeri baru 600.000 ton.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memaparkan target penerapan biodiesel dan upaya peningkatan pasokan energi dalam pembukaan The 12th EBTKE Conex 2026 di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiyani Dewi menjelaskan, penerapan biodisel B50 baru berjalan dua bulan.
”Capaian untuk delivery B50 di Pertamina itu sudah lebih dari 90 persen. Nah, kami masih lihat satu bulan ini agar terpenuhi semua— tersalurkan B50,” katanya kepada wartawan Rabu (2/9/2026) di sela The 12th Indonesia EBTKE Conex 2026.
Sejauh ini, menurut Eniya, baru Indonesia yang menerapkan B50. Guna penerapan B60, uji coba masih dilakukan para peneliti. Sebab, menurut Eniya, spesifikasi FAME yang digunakan pada B40 dan B50 saja berbeda, apalagi untuk B60.
”Saya sedang mengimbau (para periset untuk mengkaji) bagaimana kalau kita merealisasikan B60, apakah 50 (persen FAME) ditambah 10 HVO (hydrotreared vegetable oil)? HVO, kan, sebetulnya sudah diproduksi oleh Pertamina,” kata Eniya.
Eniya Listiyani Dewi, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiyani Dewi
Kendati HVO sangat baik untuk bahan biodiesel, menurut Eniya, harganya 1,5 sampai 2 kali lipat harga FAME. Oleh sebab itu, riset untuk mendapatkan formula yang tepat masih dilaksanakan sebelum uji coba dilakukan pada kendaraan.
Tak hanya B60, kajian juga dilakukan untuk mempersiapkan bensin berbahan nabati E20. Program penyiapan E20, menurut Eniya, dimulai Kamis (3/9/2026) ini.
Sama seperti riset biodiesel yang memerlukan beragam jenis spesifikasi FAME yang dipilih untuk dicampurkan dalam biodiesel, E20 juga memerlukan etanol dalam spesifikasi yang mungkin berbeda dengan etanol yang digunakan dalam E5.
E5 sudah dijual di sebagian SPBU Pertamina. Dalam bensin E5, terdapat pencampuran bensin 95 persen dan 5 persen etanol. Di sisi lain, pengembangan E20 memerlukan bahan baku berupa etanol. Saat ini, produksi etanol di dalam negeri masih sangat sedikit.
”Saya ingin mendorong investasi etanol itu secepat mungkin. Bahkan, hitungan kita di 2027 harus ada 20 pabrik etanol,” katanya.
Produksi etanol domestik baru menyediakan 70.500 kiloliter. Bila E10 diterapkan pada 2027, menurut Eniya, kebutuhan etanol bisa mencapai 1,2 juta kiloliter. Untuk itu, penerapan E20 tetap akan memperhitungkan penyediaan bahan baku.
Papan penunjuk harga bahan bakar minyak sudah tertulis harga baru untuk jenis Pertamax dan Pertamax Green 95 di SPBU Pertamina, Permata Hijau, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Harga Pertamax naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 naik dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter.
Di Indonesia, etanol bisa dibuat dari bonggol jagung, singkong mukibat, atau molases. Untuk itu, perlu dipersiapkan harga indeks pasar untuk ketiga bahan tersebut. ”Ini masih kita bahas terus dengan para stakeholder,” katanya.
Demikian pula dengan biodiesel, Eniya berharap, produksi CPO bisa bertambah. Namun, penerapan B60 tetap harus berkoordinasi dengan para penyedia bahan baku ini.
CEO Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa menilai, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan bila pemerintah ingin mengembangkan bahan bakar nabati seperti B60. Pertama, rantai pasok. Bahan bakar nabati memerlukan ketersediaan CPO untuk memproduksi FAME sesuai persentase campurannya (blending).
”Semakin besar blending, semakin besar juga kebutuhan CPO. Kalau B60 mungkin bisa 24 juta-25 juta kiloliter (kebutuhan FAME). Berarti 24 juta ton CPO harus disiapkan. Pertanyaannya, apa kita mampu (menaikkan) produksi secepat itu sebab tumbuhan mengikuti proses alam,” tuturnya.
CEO IESR Fabby Tumiwa
Masalah lainnya adalah lahan. Menambah tanaman sawit tak semudah itu dilakukan karena lahan juga diperlukan untuk beragam pemanfaatan. Misalnya adalah untuk daerah tambang, perkebunan, dan perumahan.
Faktor ketersediaan air dan cuaca juga menentukan produktivitas tanaman sawit.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memperkirakan, El Nino kuat dan kondisi Positive Indian Ocean Dipole (IOD) membuat kekeringan berlangsung hingga akhir 2026. Ini bisa mengurangi produksi hingga lima juta ton CPO pada 2027.
Akibatnya, ekspor CPO mungkin dikurangi. Namun, ini akan membawa implikasi lain seperti penurunan devisa ekspor dan penerimaan negara dari ekspor CPO. Skala keekonomian B50 menjadi tak sesuai.
”B50 bisa murah karena subsidi dari BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan) yang alokasinya dari pungutan ekspor CPO. Kalau ekspor CPO turun, mungkin perlu tambalan dari APBN. Akhirnya ada beban fiskal baru,” katanya.
Dia memperkirakan B50 baru bisa mencapai keekonomian bila harga minyak dunia di atas 125 dolar AS per barel dan harga sawit 1.100 dolar AS per ton.
Di sisi lain, Indonesia juga perlu membangun rantai pasok metanol. Pembangunan pabrik baru memerlukan waktu. Pabrik yang sedang dibangun diperkirakan baru mulai berproduksi 2029.
Selain rantai pasok serta harga minyak dunia dan harga CPO, menurut Fabby, pemerintah perlu melihat berbagai opsi lain yang bisa dikerjakan dengan biaya lebih ringan dan tingkat keberhasilan lebih tinggi.
Hal serupa perlu dipertimbangkan bila pemerintah akan mendorong penerapan E20. Baik ketersediaan bahan baku serta rantai pasok perlu menjadi pertimbangan.
”Jangan sampai energy security at all cost yang membuat cita-cita kemandirian energi gagal karena program bergantung subsidi APBN sementara prioritas anggaran pemerintah kan banyak,” tambahnya.