Kebijakan itu juga bisa menggerus daya saing industri di tingkat hilir melalui peningkatan biaya logistik.
mplementasi mandatori B50 tidak hanya berpotensi meningkatkan biaya operasional pertambangan di tingkat hulu, tetapi juga berisiko menggerus daya saing industri di tingkat hilir akibat lonjakan biaya logistik. Apalagi, sebelum kebijakan ini diterapkan, kinerja logistik Indonesia masih terbilang tertinggal.
Pemerintah berencana menerapkan mandatori B50—bahan bakar campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak kelapa sawit dan 50 persen solar murni—mulai 1 Juli 2026 melalui masa transisi selama tiga bulan. Sektor pertambangan beserta jasa penunjangnya menjadi salah satu sektor yang akan terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.
Berdasarkan kajian Traction Energy Asia, implementasi ini memicu pembengkakan biaya operasional akibat adanya biaya tersembunyi (hidden cost) dari porsi campuran bahan bakar yang berlebih. Kendaraan diesel di Indonesia pada umumnya dirancang untuk campuran B25 hingga B30. Oleh karena itu, mandatori B50 akan memaksa sebagian besar armada beroperasi melampaui spesifikasi rancangan awalnya.
Kebijakan B50 perlu menjaga keseimbangan antara agenda energi nasional, efisiensi operasional, dan daya saing sektor logistik.
Penerapan B50, yakni bahan bakar diesel dengan campuran biodiesel hingga 50 persen, menjadi bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Namun, bagi sektor transportasi barang dan logistik, implementasinya perlu memperhitungkan dampak keekonomian secara menyeluruh.
Bagi perusahaan angkutan barang, bahan bakar merupakan salah satu komponen terbesar dalam biaya operasional kendaraan. Karena itu, setiap perubahan yang berdampak pada harga bahan bakar, konsumsi, performa kendaraan, kebutuhan pemeliharaan, ataupun produktivitas armada akan berpengaruh langsung terhadap struktur biaya angkutan.
Ketika biaya operasional meningkat sementara tarif angkutan tidak dapat serta-merta disesuaikan, margin usaha perusahaan trucking semakin tertekan. Dampaknya tidak berhenti pada pengusaha angkutan. Kenaikan biaya transportasi berpotensi diteruskan sepanjang rantai pasok, mulai dari produsen, distributor, hingga konsumen akhir.
APTRINDO: Transisi Energi Jangan Mengorbankan Efisiensi Logistik
APTRINDO pada prinsipnya mendukung kebijakan pemerintah menuju penggunaan energi yang lebih berkelanjutan. Namun, transformasi tersebut perlu dilaksanakan dengan perhitungan teknis dan ekonomi yang matang, terutama karena kondisi armada angkutan barang di Indonesia sangat beragam.
Implementasi B50 perlu memastikan aspek kompatibilitas mesin, kualitas dan konsistensi bahan bakar, ketersediaan pasokan, efisiensi konsumsi, biaya perawatan, serta jaminan dari produsen kendaraan dapat terpenuhi dengan baik.
Hal ini penting karena sebuah kebijakan energi tidak dapat dilihat hanya dari sisi produksi atau substitusi impor. Dampaknya terhadap sektor hilir—khususnya transportasi dan logistik—juga harus menjadi bagian utama dalam perhitungan.
Jangan sampai keuntungan yang diperoleh pada satu sisi justru menghasilkan tambahan biaya yang lebih besar pada mata rantai berikutnya.
Biaya Logistik Berkaitan Langsung dengan Daya Saing
Indonesia sedang berupaya menekan biaya logistik dan memperkuat daya saing industri nasional. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan energi untuk transportasi perlu memastikan bahwa produktivitas kendaraan tetap terjaga.
Bagi sektor trucking, persoalannya bukan semata-mata mengenai harga solar. Yang harus dihitung adalah total cost of operation, antara lain konsumsi bahan bakar per kilometer, biaya perawatan, downtime kendaraan, usia komponen, produktivitas perjalanan, serta kepastian pasokan di seluruh wilayah operasional.
Apabila komponen-komponen tersebut meningkat, maka biaya per ton-kilometer atau biaya pengiriman juga berpotensi meningkat. Pada akhirnya, beban tersebut dapat memengaruhi harga barang dan daya saing industri Indonesia, terutama bagi produk yang harus bersaing di pasar ekspor.
“Transisi energi harus berjalan seiring dengan efisiensi logistik. Jangan sampai keekonomian sektor angkutan menipis, sementara biaya distribusi nasional justru membengkak.”
APTRINDO mendorong agar pelaksanaan kebijakan B50 dilakukan melalui uji teknis yang komprehensif, komunikasi dengan industri otomotif dan transportasi, evaluasi keekonomian, kepastian kualitas bahan bakar, serta penerapan secara terukur.
Tujuannya satu: ketahanan energi nasional tercapai tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha angkutan, efisiensi rantai pasok, dan daya saing industri Indonesia.
#APTRINDO #DPPAPTRINDO #B50 #Biodiesel #SolarB50 #TruckingIndonesia #LogistikNasional #TransportasiBarang #BiayaLogistik #EfisiensiLogistik #RantaiPasok #DayaSaingIndustri #KetahananEnergi #TransportasiLogistik