Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan / Dok. Ist
SHNet, Jakarta — Pembatasan perlintasan jalur logistik yang rutin diberlakukan pemerintah setiap momentum hari besar keagamaan nasional seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Lebaran berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi Rp 37,8 triliun per hari. Sebabnya, kebijakan itu dinilai tidak hanya menekan dunia usaha, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi negara secara signifikan.
“Dari nilai (harian) itu, tinggal dikalikan saja berapa hari perlintasan logistik di tutup. Artinya kesempatan memasukkan devisa ke negara ini hilang sebesar itu,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan.
Dia menjelaskan, nilai kerugian itu dihitung dari data perlintasan pergerakan peti kemas harian di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya, total arus logistik mencapai sekitar 18.900 peti kemas (bok) per hari. Angka tersebut berasal dari gabungan aktivitas di sejumlah terminal besar, termasuk Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, NPCT-1, hingga terminal domestik dan multipurpose lainnya.
Dengan asumsi nilai muatan per peti kemas berkisar Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar, potensi nilai ekonomi yang bergerak setiap hari berada di rentang Rp 9,45 triliun hingga Rp 37,8 triliun. Ketika pembatasan diberlakukan dan pergerakan logistik terhenti atau melambat, nilai tersebut berpotensi hilang setiap hari.
Gemilang menegaskan, pembatasan operasional truk dan angkutan peti kemas secara langsung menghambat pergerakan ekonomi nasional yang menjadi sumber devisa negara. Dia menekankan bahwa mobilitas truk atau angkutan logistik adalah pergerakan ekonomi.
“Kalau memang negara ini merasa tidak perlu perekonomian, ya tutup saja semua jalur. Tapi kalau nanti ekonomi tidak bergerak, kita sudah tahu apa penyebabnya,” tambahnya.
Menurutnya, pembatasan perlintasan angkutan logistik merupakan persoalan klasik yang terus berulang setiap tahun tanpa solusi jangka panjang. Menurutnya, pelaku usaha selalu berada pada posisi paling terdampak, sementara kebijakan tidak pernah menunjukkan kemajuan berarti.
“Dari tahun ke tahun seperti ini terus. Pengusaha yang digencet lagi. Tidak ada perkembangan kebijakan. Kami ini sebenarnya sudah putus asa hanya saja terus memotivasi diri,” katanya.
Dia menilai pembatasan yang bersifat menyeluruh di seluruh Indonesia tidak proporsional, padahal persoalan utama kerap hanya berada di ruas tertentu seperti Cikampek–Cirebon. Apalagi, infrastruktur jalan tol di Pulau Jawa terus bertambah.
“Bayangkan, jadwal libur bersama dalam satu tahun selalu jadi masalah yang sama. Padahal sebenarnya cuma titik-titik tertentu, tapi yang ditutup seluruh Indonesia. Tol sudah banyak, tapi masih saja dilarang-larang. Harusnya dicari solusi, bukan dikunci,” ujarnya.
Aptrindo berharap pemerintah tidak lagi menjadikan pembatasan total sebagai solusi instan setiap musim libur panjang. Menurut Gemilang, jika arus perdagangan terus dikunci maka dampaknya akan dirasakan seluruh lapisan masyarakat, dari industri besar hingga konsumen akhir.
“Kami hanya mengingatkan pemerintah. Jangan kegiatan ekonomi ini dikunci terlalu lama. Kalau dikunci, semua akan merasakan kesulitan. Jangan salahkan siapa-siapa kalau kondisi ekonomi kita tidak berkembang,” tegasnya. (Rudy)