Kendati tak lagi impor solar, untuk memproduksi B50, Indonesia masih harus mengimpor metanol sekitar 1,9 juta ton per tahun.
KARAWANG, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto meluncurkan mandatory biodiesel 50 persen atau B50, Kamis (9/7/2026). Langkah ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan standar biodiesel B50 sekaligus mengakhiri ketergantungan impor solar nasional.
Peluncuran dilakukan dari Tempat Istirahat (Rest Area) Km 57 Jalan Tol Trans-Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selain mendengarkan penjelasan mengenai perjalanan penerapan biodiesel mulai B2,5 sampai B50, Prabowo juga meninjau kendaraan-kendaraan yang mengisi B50 di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU).
Dalam acara ini, Presiden didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.
Selain itu, hadir pula Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ada pula Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran bahan bakar B50 di Rest Area Km 57 Jalan Tol Trans-Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).
Presiden menegaskan bahwa implementasi program B50 bukan sekadar pencapaian teknologi, melainkan bukti nyata kedaulatan bangsa. Dengan diluncurkannya program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
”Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri dan ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi,” ujar Prabowo saat peluncuran B50.
Presiden melanjutkan, kelangsungan hidup suatu bangsa ditentukan oleh tiga pilar utama, yaitu kemampuan memproduksi pangan, kemandirian sumber energi yang tidak bergantung pada negara lain, serta ketersediaan sumber air. Mengacu pada pandangan pakar peradaban dan ketetapan PBB, ketiga elemen mendasar tersebut menjadi syarat mutlak bagi sebuah negara untuk dapat tetap bertahan.
Tanpa penguasaan atas pangan, energi, dan air, sebuah bangsa akan menghadapi tantangan berat untuk menjaga kedaulatan serta mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, kemampuan mengelola ketiga sumber daya vital ini menjadi kunci utama bagi kemajuan sebuah negara di tengah persaingan global yang semakin ketat.
”Alhamdulillah kita sudah buktikan bahwa kita mampu mengamankan dan menghasilkan pangan untuk rakyat kita. Kita sudah swasembada pangan. Dari target empat tahun, kita telah berhasil dalam satu tahun,” kata Prabowo.
Kendaraan mengisi bahan bakar B50 di SPBU Rest Area Km 57 Jalan Tol Trans-Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).
Di tengah krisis global yang melanda, lanjutnya, Indonesia tetap waspada, tetapi tidak kehilangan keyakinan dalam menghadapi tantangan dunia yang tidak menentu. Meskipun pemerintah tidak pernah meremehkan kesulitan, langkah antisipatif terus dilakukan guna menyiapkan diri menghadapi berbagai potensi hambatan di masa depan.
Dalam upaya mengejar kemandirian energi, Presiden mengungkapkan bahwa ia sempat mendorong ambisi mencapai B100. Namun, setelah melalui kajian mendalam bersama jajaran menterinya, ia meyakini bahwa implementasi B50 sudah mampu menghentikan ketergantungan impor solar dari luar negeri yang, menurut dia, merupakan sebuah prestasi luar biasa bagi bangsa.
”Bahkan, pada saat itu saya mendorong ke B100, tapi menteri-menteri saya meyakinkan saya, ’Pak, dengan B50 saja kita sudah tidak impor solar lagi dari luar negeri.’ Jadi, ini adalah satu prestasi bangsa yang luar biasa,” ungkapnya.
Presiden memandang keberhasilan program B50 sebagai tonggak bersejarah yang merupakan buah dari kerja keras lintas pemerintahan. Program yang dicanangkan sejak 2008 ini terus berlanjut melalui estafet kepemimpinan dari era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo, sebelum akhirnya dituntaskan di bawah masa pemerintahannya.
”Ibarat ini adalah estafet. Kalau di tengah jalan estafet tidak lanjut? Jadi, jangan sombong. Jangan menghina orang. Jangan sampai difitnah apalagi,” katanya.
Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dalam merealisasikan program B50, Presiden juga berencana memberikan tanda kehormatan kepada para teknokrat dan praktisi yang dianggap berjasa. Pemberian penghargaan tidak didasarkan pada tingkat pangkat atau jabatan, tetapi pada kontribusi hasil kerja bagi kemajuan bangsa.
”Ini bukan sekadar pencapaian teknologi, ini bukti Indonesia bisa memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan sendiri. Ini tonggak yang sangat penting dalam menuju kemandirian energi,” tutur Prabowo dalam sambutannya.
Impor metanol
Bahlil pun menyebut peluncuran B50 sebagai langkah besar menuju Indonesia yang semakin berdaulat di sektor energi.
Dalam laporannya, dia menjelaskan, konsumsi solar di Indonesia rata-rata 38-40 juta kl per tahun. Dengan angka tersebut, lanjutnya, awalnya Indonesia masih impor 3-4 juta kl solar per tahun.
”Dengan B50, kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita,” tuturnya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan laporan dalam peluncuran B50 di Rest Area Km 57 Tol Trans-Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).
Menurut Bahlil, produksi B50 juga sekaligus meningkatkan kebutuhan CPO dari 15,2 juta ton menjadi 16,2 juta ton sampai 17 jt ton. ”Jadi, ini memberikan kepastian pembelian bagi petani sawit,” ucapnya.
Selain itu, penerapan B40 bisa menghemat devisa Rp 133 triliun. Adapun dengan B50, devisa yang dihemat bisa mencapai Rp 170 triliun.
”B50 bukan sekadar perpaduan bahan bakar fosil dan nabati, melainkan keberanian mengambil keputusan, keberpihakan kepada rakyat, dan keyakinan Indonesia bisa berdiri di atas sumber daya sendiri,” tuturnya.
Namun, pembuatan B50 tak berarti Indonesia betul-betul bisa memproduksi sendiri semua bahan-bahannya. Dalam pemaparan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan proses pengolahan CPO (crude palm oil) menjadi FAME (fatty acid methyl ester) memerlukan metanol.
Produksi B50 memerlukan FAME berkisar 16 juta-18 juta kiloliter. Untuk itu, diperlukan pula metanol sampai 2,5 juta ton.
”Kita baru bisa produksi 600.000 ton metanol (di dalam negeri), jadi sisanya masih impor,” tutur Eniya.
FAME dan solar kemudian dicampurkan dengan rasio 50:50 untuk menjadi B50.
Kendaraan mengisi bahan bakar B50 di SPBU di Rest Area Km 57 Tol Trans-Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026). Setelah dimulai 1 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran B50, Kamis ini.
Terkait kebutuhan methanol ini, dalam wawancara cegat dengan wartawan, Bahlil menjelaskan, ke depan industri metanol akan dibangun. Di Bojonegoro, Jawa Timur, akan dibangun pabrik metanol dengan bahan baku gas. Adapun di Kalimantan Timur akan dibangun pabrik metanol dengan bahan baku batubara.
”Arahan Bapak Presiden tadi agar segera mempertimbangkan dan menjajaki, mempelajari lewat riset yang baik, untuk bisa kita tingkatkan ke B60,” ucap Bahlil.
B50 untuk konsumsi domestik dijual dengan harga yang disubsidi, yakni Rp 6.800 per liter.
Penggunaan B50, menurut Bahlil, sekaligus mendorong pencapaian net zero emission. Sebab, pemanfaatan B50 disebutnya bisa mengurangi sekitar 44 juta metrik ton setara CO2.
Biodiesel
Penerapan biodiesel ini dimulai pada 2008 dengan B2,5 atau 2,5 persen FAME dan 97,5 persen solar. Setelah mulai Januari 2025 penerapan B40 menjadi mandatori, kini Juli 2026 dimulai penggunaan B50.
Bahlil mengatakan, Presiden Prabowo meminta penerapan B50 dilakukan setahun setelah B40. Hal ini diakui sulit karena biasanya uji coba memerlukan waktu tiga tahun.
Namun, dia mengatakan, uji coba dilakukan selama enam bulan baik pada kendaraan besar, kendaraan kecil, termasuk kendaraan buatan Asia, maupun Eropa serta kapal.
”Hasil tesnya, kualitas B50 lebih baik daripada B40. Kalau B40, filter harus ganti pada 10.000-20.000 km. Kalau B50, ada 40.000 km, belum diganti filternya,” tutur Bahlil.
Perjalanan penerapan biodiesel dari B2,5 sampai B50 yang dimulai 1 Juli 2026. Ini disampaikan Menteri ESDM dalam laporannya di peluncuran B50 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).
Dia pun sempat menceritakan awalnya pengusaha tak mau menggunakan B50. Namun, dia berseloroh akan meninjau ulang RKAB (rencana kerja dan anggaran biaya) para pengusaha pertambangan jika menolak menggunakan B50.
Hal ini ditegaskan Bahlil dalam wawancara cegat, sebagai ”hanya bercanda”.
Setelah mampu memproduksi solar dan biodiesel, Bahlil menyebutkan pemerintah bersama Pertamina sedang menyiapkan peta jalan untuk memulai produksi avtur di dalam negeri. Dia berharap akhir 2026 pembangunan pabrik avtur bisa dimulai.
Selain itu, pengolahan bahan bakar dengan nilai oktan 93, 95, dan 98 juga direncanakan dilakukan di dalam negeri. Harapannya, tak ada lagi kewajiban mengimpor bahan bakar.
Beban fiskal
Pengamat energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, mengingatkan penerapan B50 secara mentah hanya akan menimbulkan beban fiskal berganda. Sebab, ketika harga biodiesel lebih mahal ketimbang harga solar biasa, perlu ada subsidi untuk menanggung selisih yang bisa mencapai puluhan triliun itu.
Di sisi lain, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP, yang dulu bernama BPDPKS) juga harus memberikan insentif biodiesel. Padahal, dengan peningkatan kebutuhan CPO untuk biodiesel, penyediaan CPO untuk ekspor dan pangan akan tertekan sampai 4,1 juta ton. Ini akan berimbas pada pungutan bea ekspor yang diterima BPDP dari ekspor sawit.
Di sisi lain, menurut Yayan, Indonesia menghadapi produktivitas sawit yang tak banyak bertambah. Malah, tanaman mulai menua. Menambah lahan sawit akan menghasilkan masalah baru, menambah utang karbon akibat pembukaan hutan.
Akademisi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menyampaikan paparan dalam diskusi kelompok terfokus dengan tema “Meninjau Kembali Kebijakan Subsidi Pupuk” yang digelar Harian Kompas, di Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Karena itu, Yayan menyarankan penerapan B50 harus diiringi pembenahan di beberapa lini. Salah satu yang terpenting adalah peremajaan kebun sawit rakyat. Kementerian Pertanian perlu menjamin ketersediaan benih bersertifikat untuk petani kecil. BPDP dan Kementerian Koordinator pun perlu menyiapkan kemungkinan tahun-tahun petani sawit kehilangan pendapatan dengan memadukan hibah peremajaan dengan dukungan tumpang sari dan kredit KUR. Petani sawit rakyat pun perlu dibantu mendapatkan sertifikat ISPO/RSPO gratis.
Secara terpisah, Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengingatkan, B50 tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya instrumen untuk mencapai ketahanan energi. Kendati demikian, penerapan B50 memang dapat membantu memperbaiki neraca perdagangan Indonesia melalui pengurangan impor minyak solar.
”Pemerintah tetap perlu menjalankan bauran kebijakan yang saling melengkapi, seperti percepatan elektrifikasi transportasi dan penerapan standar efisiensi bahan bakar (fuel economy standard), yang dinilai lebih efektif dari sisi biaya dalam menekan impor BBM sekaligus memperkuat kemandirian energi dalam jangka panjang,” tuturnya dalam keterangan tertulis.
Dia juga berharap implementasi B50 tidak diperlakukan sebagai kebijakan yang bersifat tetap, tetapi sebagai instrumen yang penerapannya disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Berdasarkan perhitungannya, penggunaan B50 akan lebih memberikan manfaat ekonomi ketika harga minyak mentah dunia berada pada tingkat yang tinggi, misalnya di atas 110 dolar AS per barel. Sebaliknya, pada saat harga minyak dunia relatif rendah, penerapan B50 secara penuh berpotensi meningkatkan kebutuhan dukungan pendanaan sehingga efisiensinya perlu dievaluasi secara berkala supaya tidak berpotensi membebani keuangan negara.