Bupati Badung Sebut Tol Laut-Pelabuhan Logistik Efektif Urai Kemacetan di Bali

Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa. (Foto: Agus Eka/detikBali)

Badung – Bupati Badung Sebut Tol Laut-Pelabuhan Logistik Efektif Urai Kemacetan di Bali
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mendukung rencana pembangunan jaringan tol laut dan infrastruktur pelabuhan khusus angkutan logistik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Kebijakan ini dinilai efektif memindahkan arus angkutan barang tonase besar dari jalur darat ke jalur laut sekaligus mengurai kemacetan kendaraan di jalanan Bali.

“Kami sangat mendukung kalau sekarang di Bali ini dibangun beberapa pelabuhan untuk logistik. Jadi logistik-logistik itu, tidak mesti harus lewat darat, tapi lewat laut,” kata Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Puspem Badung, Kamis (20/8/2026).

Skema transportasi laut dianggap menjadi solusi atas lalu lalang kendaraan barang yang kerap memicu kemacetan di jalan utama. Selain itu, penyiapan dermaga logistik yang tersebar di beberapa titik wilayah juga akan mempermudah akses distribusi bahan baku secara lebih cepat dan efisien.

“Jadi ada beberapa pelabuhan, tapi kan tidak boleh ada satu, ada beberapa pelabuhan-pelabuhan. Misalnya di Badung mungkin di mana yang cocok, yang terdekat, sehingga nanti kalau orang-orang bawa logistik itu enggak perlu di darat,” ujarnya.

Rencana pengalihan angkutan logistik ke jalur laut itu telah digaungkan oleh Pemprov Bali dengan menyiapkan Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng sebagai terminal logistik khusus. Pengembangan pelabuhan ditargetkan rampung pada akhir 2027. Skema tersebut disiapkan agar kapal kargo dari Ketapang, Banyuwangi, dapat langsung bersandar di Buleleng.

Kehadiran jalur logistik maritim itu diproyeksikan mampu mengurangi lalu lalang truk bermuatan berat yang melintasi jalur darat lintas kabupaten dari arah Gilimanuk. Adi Arnawa menilai rute distribusi barang via laut juga dapat memangkas jarak tempuh dibandingkan harus melalui jalan darat yang berliku.

“Dibandingkan dari Gilimanuk menuju Denpasar kan melewati Negara, Tabanan, Badung, kan capek. Nah ini kalau ada semacam pelabuhan-pelabuhan laut, tol laut namanya, silakan saya mendukung,” tutur Adi Arnawa.

Optimalisasi jalur logistik maritim ini juga sejalan dengan kajian Kementerian Perhubungan yang mendorong pemisahan alur moda penumpang dan angkutan barang. Integrasi konektivitas laut ini diyakini bakal menjaga kelancaran pasokan barang sekaligus menciptakan kenyamanan berlalu lintas di Bali.

Percepat Pembangunan Infrastruktur Jalan
Di sisi lain, Pemkab Badung memilih skema pembiayaan alternatif berupa pinjaman daerah untuk mempercepat pembangunan sejumlah proyek infrastruktur jalan krusial. Langkah tersebut diambil untuk menjaga momentum keberlanjutan investasi dan pariwisata daerah.

“Infrastruktur-infrastruktur di Bali ini enggak boleh kita menunggu dua sampai tiga tahun lagi, itu akan kehilangan momentum. Maka saya dengan cara pinjam-pinjam uang ini adalah untuk akselerasi daripada pembangunan itu sendiri,” kata Adi Arnawa.

Pinjaman tersebut difokuskan untuk penyelesaian cepat tiga ruas jalan utama pada tahap pertama. Penataan akses jaringan jalan ini menyasar pusat-pusat pertumbuhan pariwisata seperti di kawasan Kuta Selatan dan Kuta Utara.

“Jalan shortcut Uluwatu ke Sawangan, Ungasan, (Kuta Selatan) itu kan pusat pariwisata di sana. Terus yang kedua Jalan Berawa, Banjar Umalas, Kedampang, Kerobokan Kelod, (Kuta Utara). Terakhir, sekarang yang sedang berproses juga adalah jalan dari Ayana (Jimbaran), termasuk dari (Rektorat) Udayana menuju Uluwatu (Pecatu),” ujarnya.

Pembangunan jaringan jalan baru ini diyakini bakal mendorong masuknya investasi baru di Kabupaten Badung. Kehadiran infrastruktur yang memadai, dia berujar, akan menciptakan ekosistem pertumbuhan ekonomi serta membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Adi Arnawa menegaskan telah memperhitungkan secara matang skema peminjaman dana tersebut dengan kemampuan fiskal daerah. Pada saat yang sama, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga didorong untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

“Sedangkan kita sudah pertimbangkan daripada kewajiban kemampuan kita untuk membayar. Di sisi lain saya dorong PAD, pendapatan yang merupakan badan yang mempunyai tugas untuk optimalisasi pendapatannya benar-benar serius dia,” pungkasnya.