Ekspor CPO 2027 diperkirakan turun 3 juta ton. Masalah lainnya di balik B50 adalah harga TBS sawit yang tak kunjung naik meski permintaan meningkat.
Di balik penerapan biodiesel B50 yang sudah berlangsung satu bulan, ada sejumlah tantangan yang membayangi. Ekspor CPO Indonesia diperkirakan bakal turun pada 2027 akibat kebutuhan CPO yang meningkat untuk B50 dan dampak El Nino berkepanjangan.
Implementasi B50 saat ini masih dalam masa transisi sejak diluncurkan pada 1 Juli 2026. Selama satu bulan terakhir, masih ada SPBU Pertamina yang menyediakan B40 sembari menghabiskan persediaan B40. Sementara SPBU di kota-kota besar umumnya sudah mulai menyediakan B50.
Penerapan B50 yang dimulai pada pertengahan tahun membuat kebutuhan CPO relatif tidak meningkat banyak tahun ini.
”Tahun ini implementasi B50 tidak ada masalah karena bulan Juli dan Agustus masih masa transisi dan sampai dengan akhir tahun pun kebutuhan penambahan baku CPO, dengan adanya transisi, tidak sampai 1,5 juta ton,” tutur Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, saat dihubungi, Senin (10/8/2026).
Dengan penambahan tersebut, diperkirakan kebutuhan total bahan baku CPO untuk B50 tahun ini bakal sekitar 14 juta ton. Sementara produksi CPO diperkirakan 53 juta-54 juta ton.
Program biodiesel B-50 menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap tekanan harga energi global.
Meski demikian, pada 2027, saat implementasi B50 berjalan penuh, kebutuhan CPO untuk B50 diperkirakan akan meningkat. Dalam peresmian peluncuran B50 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 9 Juli 2026, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebutkan, kebutuhan CPO tahun depan akan meningkat menjadi 16,2 juta ton sampai 17 juta ton.
Masalahnya, menurut Eddy, mengingat tahun ini terjadi El Nino panjang, produksi sawit pada tahun depan bisa berkurang. Ia bahkan memperkirakan volume ekspor pada 2027 bisa berkurang sekitar 3 juta ton.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkirakan El Nino kategori moderat berpeluang terjadi. Menurut Kepala Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Albertus Sulaiman, dalam laporan perkembangan El Nino 2026 yang dipublikasikan BRIN pada 20 Juni 2026, musim kemarau diprediksi akan berlangsung lebih lama dengan curah hujan yang berada di bawah rata-rata klimatologis.
Eddy menjelaskan, dalam konteks sawit, perubahan cuaca pada tahun ini akan berdampak pada buah yang terlambat matang. Namun, jika musim kemarau panjang akibat El Nino benar-benar terjadi pada semester II-2026 dan pemupukan tidak bisa dilakukan, dia memperkirakan dampaknya bisa berlanjut pada produksi kelapa sawit tahun depan.
Pekerja menaikkan tandan buah segar kelapa sawit ke atas truk di Desa Pangkalan, Kecamatan CIkidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (5/7/2026).
”Tahun 2027 kebutuhan berkisar 16 juta-17 juta ton. Kalau terjadi El Nino (tahun ini), dampaknya baru terasa tahun depan. Artinya, kalau tingkat produksi masih seperti saat ini, kalau terjadi El Nino, volume ekspor bisa berkurang sekitar 3 juta ton,” tuturnya.
Pasokan tidak masalah
Kendati demikian, Eddy memastikan pasokan CPO untuk minyak goreng dalam negeri tidak ada masalah. Sebab, pelaku usaha akan mengutamakan konsumsi dalam negeri terlebih dahulu. Kebutuhan untuk industri oleokimia juga dinilai tak akan terganggu karena memakai bahan baku dari palm kernel oil (PKO) yang tidak digunakan untuk biodiesel.
Menurunnya ekspor CPO akan berimbas pada berkurangnya penerimaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP yang dulu bernama BPDPKS). Padahal, BPDP menyubsidi produksi biodiesel.
Pemerintah akan mengutamakan kebutuhan domestik terlebih dahulu. Selebihnya, baru akan diekspor.
Dalam data Kementerian ESDM, dana insentif biodiesel yang berasal dari BPDP pada 2026 diperkirakan mencapai Rp 32 triliun. Kucuran insentif tersebut lebih rendah 31,9 persen dibandingkan dengan insentif biodiesel pada 2025 yang mencapai Rp 47 triliun.
Namun, ketika ditanya terkait subsidi BPDP, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menilai hal ini tak akan menjadi masalah jika harga minyak global tetap tinggi.
”Dengan harga minyak yang rata-rata di atas 90 dolar AS per barel ICP (Indonesian Crude Price), kita tidak ada persoalan di BPDP, termasuk dengan B50. Doakan saja ke depan keseimbangan akan terus terjadi, termasuk dengan kita menaikkan menjadi program B50,” tuturnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, 28 Juli lalu.
Menurut Bahlil, masalah pasokan di dalam negeri tidak akan menjadi masalah. Pemerintah akan mengutamakan kebutuhan domestik terlebih dahulu. Selebihnya, baru akan diekspor.
Harga tidak membaik
Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung lebih menyoroti harga CPO yang tak kunjung membaik setelah B50 diterapkan. Menurut dia, ketika permintaan meningkat, semestinya harga tandan buah segar (TBS) juga ikut naik dan mendongkrak kesejahteraan petani. Kenyataannya, harga TBS malah lebih baik ketika B50 belum diimplementasikan.
Harga CPO global di Rotterdam sudah Rp 29.000, sementara di Malaysia Rp 20.000. Harga CPO global di CIF Rotterdam adalah 1,62-1,96 dolar AS per metrik ton, yang artinya berkisar Rp 29.160-Rp 35.280 dengan asumsi 1 dolar AS setara Rp 18.000.
Harga terbaik TBS di Indonesia saat ini, lanjut Manurung, sangat menyedihkan, yakni hanya di kisaran Rp 15.200. Hal ini disebabkan tender CPO masih dilakukan PTPN melalui Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) yang tertutup dan tidak bisa ditawar secara global.
”Masih jadi misteri, kenapa ketika Presiden memerintahkan hilirisasi, PTPN masih menjual versi mentahnya. Kenapa ini tidak diolah menjadi minyak goreng, B50, atau hilirisasi lain? Setidaknya, PTPN bisa menjual CPO dengan tender yang lebih terbuka sehingga harga TBS bisa rebound,” tutur Manurung.
Dia pun mengusulkan dibentuknya bursa sawit Indonesia yang memungkinkan lelang untuk membentuk harga yang lebih baik. Sebab, menurut Manurung, penetapan harga rendah di KPBN bakal merembet ke mana-mana. Apalagi, harga ini juga menjadi rujukan dalam penentuan pajak sawit.
Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A Mantiri, Minggu (9/8/2026), dan menerima laporan implementasi B50 serta kesiapan infrastruktur bioetanol.
Presiden Prabowo pun meminta laporan perkembangan implementasi B50 kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A Mantiri di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Minggu (9/8/2026). Simon melaporkan kesiapan infrastruktur dan rencana penerapan mandatori bioetanol.
Selain membahas agenda ketahanan energi, menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya secara tertulis, Presiden juga memberikan arahan terkait pembenahan tata kelola perusahaan negara tersebut. Prabowo secara lebih spesifik memerintahkan pengurangan lapisan organisasi serta anak dan cucu perusahaan di Pertamina, PLN, serta BUMN lainnya.
Penyederhanaan struktur tersebut diharapkan menciptakan BUMN yang lebih lincah dan produktif. Dengan rantai birokrasi yang lebih pendek, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lebih cepat dan efisiensi terjaga.