Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Robin Eduar SE SH MH
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Kelangkaan BBM jenis solar di Kota Pekanbaru, ternyata sudah dilaporkan legislator DPRD Pekanbaru dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Riau ke Komisi VI DPR RI, yang membidangi BUMN.
Harapannya, agar pemerintah pusat segera mengambil langkah mengatasi kelangkaan dan antrean panjang di sejumlah SPBU di Kota Bertuah, termasuk di Provinsi Riau.
Adalah Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Robin Eduar SE SH MH, yang juga menjabat sebagai Ketua Aptrindo Riau, yang melaporkan ikhwal ini ke legislator senayan Fraksi PDI-P asal Dapil Riau 1, Dewi Jualiani.
“Ada 2 usulan yang kami laporkan, kami selaku Anggota DPRD Pekanbaru dan selaku pengusaha di Aptrindo Riau,” kata Robin Eduar kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (4/9/2026).
Selaku Anggota DPRD Pekanbaru, politisi senior ini menyampaikan ke Komisi VI DPR RI, kelangkaan solar di seluruh SPBU di kota ini, sudah mengganggu perekonomian masyarakat di Pekanbaru.
Antrean panjang kendaraan di SPBU terjadi setiap hari, hingga membuat sejumlah truk tidak dapat menjalankan perjalanan atau mendapatkan trip.
Kondisi ini dikhawatirkan berdampak terhadap distribusi barang, pada akhirnya mendorong kenaikan harga kebutuhan masyarakat.
“Sebagai anggota dewan, khususnya di Kota Pekanbaru, kami melihat ekonomi kerakyatan terganggu. Harga bisa naik dan distribusi pasti terganggu, apalagi sejumlah bahan bangunan dan barang-barang lainnya,” terang Robin.
Karenanya, dia meminta PT Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh, terhadap distribusi solar di seluruh SPBU di Pekanbaru dan Riau.
Pemerintah dan Pertamina diharapkan transparan mengenai penyebab kelangkaan BBM yang terjadi.
“Pertamina harus jujur, jangan bohongi rakyat. Cek semua SPBU,” tegasnya.
Diakui Robin, persoalan kelangkaan solar telah berlangsung cukup lama. Bahkan patut dipertanyakan kondisi ini, karena Riau merupakan satu daerah penghasil minyak.
Tapi masyarakat justru masih menghadapi kesulitan mendapatkan BBM.
“Mulai aal 2025 sampai September 2026 ini, belum beres. Kita di Riau, Pekanbaru, penghasil minyak, tetapi masih terjadi kelangkaan. Ini kan aneh,” akunya.
Dia berharap persoalan ini segera ditangani, agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Apalagi, kelangkaan BBM berpotensi memicu persoalan sosial, apabila tidak segera diselesaikan.
Sementara itu, untuk laporan Aptrindo Riau ke Komisi VI DPR RI, lanjut Robin Eduar lagi, persoalan yang dihadapi pengusaha angkutan adalah pembatasan pembelian solar bagi kendaraan truk.
Truk dibatasi mendapatkan solar sekitar 100 liter per hari. Sehingga mengganggu operasional dan berdampak terhadap distribusi barang.
Karenanya, Aptrindo engusulkan agar pemerintah mengevaluasi kebijakan subsidi solar, bahkan mempertimbangkan pencabutan subsidi untuk memastikan ketersediaan BBM.
Menurut Aptrindo, bila subsidi dicabut secara menyeluruh, praktik penyelewengan atau permainan dalam distribusi BBM bersubsidi, bisa ditekan sehingga pasokan solar di SPBU kembali lancar.
“Kami dari Aptrindo minta subsidi dicabut untuk memastikan ketersediaan solar. Kalau subsidi dicabut, mafia BBM akan mati sendiri sehingga solar bisa lancar lagi,” paparnya.
Lebih lanjut disampaikan, persoalan solar tidak hanya berdampak kepada pengusaha angkutan. Namun mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Truk menjadi satu moda utama untuk mengangkut bahan bangunan, sembako, dan berbagai kebutuhan lain dari luar daerah.
“Ini mengganggu sektor ekonomi, apalagi bahan bangunan dan sembako yang diambil dari luar kota. Subsidi saat ini banyak dinikmati orang kaya dan tidak tepat sasaran,” akunya.
Meski demikian, Robin mengaku subsidi bisa dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Seperti petani dan nelayan. Penyalurannya, menurut Robin, bisa menggunakan sistem pendataan dan barcode, sehingga penerima subsidi lebih terkontrol.
“Kalau memang mau subsidi, bisa dipilih. Misalnya petani dan nelayan menggunakan barcode. Sekarang sudah menggunakan HP, jadi seharusnya lebih mudah,” sebutnya.
Selain itu, Robin juga mempertanyakan perbedaan kondisi distribusi BBM, antara Kota Pekanbaru, Riau, dengan sejumlah daerah lainnya, khususnya di Pulau Jawa, yang relatif tidak mengalami antrean solar seperti yang terjadi di Pekanbaru.
“Kami menyuarakan ini demi kepentingan wong cilik. Pemerintah harus menjamin ketersediaan BBM lah di Kota Pekanbaru, Riau ini juga,” harapnya.
Karena sudah berlangsung lama, DPRD Pekanbaru dan Aptrindo Riau berharap pemerintah pusat segera turun tangan.
Komisi VI DPR RI bahkan berjanji, segera memanggil Pertamina pusat, untuk meminta penjelasan mengenai persoalan kelangkaan dan distribusi solar.
“Pastinya pemanggilan Pertamina oleh Komisi Vi DPR RI nanti, bisa menghasilkan solusi konkret. Sehingga ketersediaan solar kembali normal, antrean di SPBU berkurang, dan distribusi barang serta aktivitas ekonomi masyarakat di Pekanbaru tidak terus terganggu,” katanya berharap.
(Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).