Sejumlah kendaraan keluar dari kapal di Pelabuhan LCM Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu 27 September 2026. Pasca aksi blokade Pelabuhan oleh sopir logistik pada sehari sebelumnya. (ANTARA FOTO/Budi Candra Setya)
Surabaya, Beritasatu.com – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Timur mendesak pemerintah mengoptimalkan pelabuhan alternatif sebagai jalur distribusi logistik menuju Bali, untuk mengatasi kemacetan parah di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.
Ketua Aptrindo Jawa Timur, Sundoro, mengatakan pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu memiliki kemauan politik untuk memanfaatkan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur. Langkah tersebut dinilai penting agar arus kendaraan logistik menuju Bali tidak hanya bertumpu pada Pelabuhan Ketapang.
Sejumlah pelabuhan yang dinilai dapat dioptimalkan antara lain Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo, dan Pelabuhan Jangkar di Situbondo.
“Pemerintah juga harus menyiapkan jalur alternatif, terutama pelabuhan-pelabuhan kita yang ada di Pulau Jawa, yaitu dari Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo, dan Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Ketapang itu sendiri. Jangan semuanya dipusatkan di Pelabuhan Ketapang,” ujar Sundoro, Rabu (30/9/2026).
Menurut Sundoro, distribusi logistik menuju Bali tidak seharusnya hanya mengandalkan Pelabuhan Ketapang. Penggunaan pelabuhan alternatif dapat membagi arus kendaraan logistik sekaligus mengurangi kepadatan di kawasan penyeberangan Ketapang.
“Kita masih punya pelabuhan di Probolinggo, cukup bagus, cukup besar, Situbondo juga, sehingga bisa mengurai kemacetan-kemacetan yang ada di Pelabuhan Ketapang,” katanya.
Aptrindo Minta Pemerintah Siapkan Solusi Jangka Panjang
Sundoro berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kemacetan di Pelabuhan Ketapang. Menurutnya, solusi tersebut diperlukan agar persoalan serupa tidak terus berulang dan distribusi logistik serta mobilitas masyarakat menuju Bali tetap lancar.
“Harapan kami kepada pemerintah, terutama kepada pemerintah Jawa Timur, agar segera melaksanakan upaya-upaya agar kemacetan ini tidak berulang kembali dan masyarakat dengan baik bisa melakukan penyeberangan dari Pulau Jawa ke Pulau Bali,” katanya.
Selain mengoptimalkan pelabuhan alternatif, Aptrindo Jatim memberikan sejumlah rekomendasi apabila Pelabuhan Ketapang tetap menjadi jalur utama distribusi barang menuju Bali.
Pertama, pemerintah perlu memiliki sistem antisipasi dan early warning untuk memprediksi potensi peningkatan arus kendaraan di Pelabuhan Ketapang. Dengan demikian, langkah penanganan dapat dilakukan sebelum antrean kendaraan semakin panjang.
Kedua, infrastruktur jalur Ketapang-Gilimanuk perlu segera ditingkatkan untuk mendukung kelancaran arus penyeberangan dan distribusi logistik.
Ketiga, kendaraan logistik perlu mendapatkan prioritas dalam pengaturan arus penyeberangan. Aptrindo menilai langkah tersebut penting untuk menjaga kelancaran distribusi barang menuju Bali.
Keempat, perlu dibentuk posko terpadu selama 24 jam yang melibatkan ASDP, BPBD, Kepolisian, Dinas Perhubungan, Gapasdap, hingga Aptrindo. Posko tersebut diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas kepada sopir mengenai kondisi antrean, waktu tunggu, serta rekayasa lalu lintas yang diterapkan di sekitar Pelabuhan Ketapang.
Terakhir, Aptrindo mendorong optimalisasi perencanaan berbasis database arus barang. Data tersebut diperlukan untuk memprediksi lonjakan distribusi sehingga pemerintah dapat menentukan kapan perlu menambah jumlah kapal maupun kapasitas penyeberangan.
Aptrindo berharap kombinasi optimalisasi pelabuhan alternatif dan pembenahan sistem di Pelabuhan Ketapang dapat mencegah kemacetan kembali terjadi serta menjaga kelancaran arus logistik dan mobilitas masyarakat dari Pulau Jawa menuju Bali.