
Bambang Haryo saat menelpon Dirut ASDP di tengah rakor pembahasan solusi kemacetan Ketapang-Gilimanuk(KOMPAS.COM/Fitri Anggiawati)
BANYUWANGI, KOMPAS.com – Rapat pembahasan terkait solusi kemacetan di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk berlangsung selama 3,5 jam di Kantor ASDP Pelabuhan Ketapang, Sabtu (11/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri berbagai pihak terkait, antara lain Anggota Komisi VII DPR-RI; Bambang Haryo Soekartono, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur; Nyono, Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo, ASDP, TNI-Polri, hingga perwakilan sopir.
Berbagai pihak terlibat memberikan pendapat untuk menemukan solusi kemacetan berulang di jalur penghubung Jawa-Bali itu.
Di tengah pembahasan yang alot, Bambang Haryo Soekartono menelpon Direktur Utama ASDP Heru Widodo untuk menyampaikan pembahasan yang dilakukan.
Dalam sambungan telepon, Heru menyambut baik agenda tersebut dan mengatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi kelancaran arus penyeberangan.
Prioritas Utama
Dikonfirmasi seusai rapat, Bambang Haryo Soekartono mengungkapkan bahwa prioritas utama saat ini adalah melakukan langkah taktis agar antrean kendaraan tidak kembali mengular seperti kejadian-kejadian sebelumnya.
Langkah konkret yang diambil mencakup sinkronisasi antara pihak kepelabuhanan, pemerintah, dan asosiasi perusahaan pelayaran demi memaksimalkan operasional di lapangan.
“Tadi disepakati bahwa jumlah dermaga ini memang kurang di Lintasan Ketapang-Gilimanuk kalau dibanding dengan jumlah kapal yang ada. Kapal yang beroperasi tidak lebih dari 50 persen dari kapal yang ada,” kata Bambang.
Menyikapi ketimpangan tersebut, fokus penyelesaian tidak hanya bertumpu pada wacana penambahan dermaga baru, melainkan peningkatan kapasitas dermaga yang sudah ada.
Pihak ASDP disebutnya akan bergerak cepat mengeksekusi rencana itu dalam waktu dekat. Selain penambahan dermaga baru, setiap pasang dermaga yang telah ada di lintasan tersebut rencananya akan direnovasi secara bertahap agar mampu menahan kapasitas hingga 50 ton.
Program peningkatan kapasitas dan penambahan pasang dermaga ditargetkan menjadi agenda berkelanjutan yang dievaluasi setiap tahun.
Ketimpangan Infrastruktur
Di sisi lain, pembahasan juga menyoroti adanya ketimpangan infrastruktur antara kedua sisi Selat Bali. Saat ini, jumlah dermaga di Pelabuhan Ketapang dinilai sudah cukup memadai.
Sebaliknya, fasilitas dermaga di Pelabuhan Gilimanuk justru masih sangat terbatas untuk menampung volume kapal yang menyeberang.
Sebagai solusi jangka pendek dan menengah, berbagai pihak sepakat untuk mencari lokasi alternatif yang layak di Gilimanuk guna mendirikan dermaga tambahan.
“Akan ditambah satu dermaga di Gilimanuk untuk mengimbangi pasangannya yang ada di Ketapang, baik itu untuk Dermaga 4 maupun dermaga yang berada di area Bulusan,” pungkas Bambang.
